Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPR terus mengumpulkan data dan informasi kasus renovasi ruang badan anggaran (Banggar DPR). Hingga kini BK belum menemukan pelanggaran etik dalam kasus itu.

"Kami masih mengumpulkan data, nanti sore kami panggil sekjen soal renovasi ruang banggar. Kami masih mengumpulkan data," kata anggota BK Ali Maschan Moesa saat dihubungi, Senin (30/1/2012).

Menurut dia, BK dalam posisi ini hanya mencari apakah dalam kasus renovasi itu terjadi pelanggaran etik yang dilakukan anggota atau tidak. Namun, untuk kasus korupsinya sendiri BK tak memiliki wewenang untuk mengusutnya.
"Makanya kami minta KPK, BPKP, BPK turun menanganinya," kata dia.

Dalam kasus renovasi ruang banggar ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto telah mengatakan, bahwa komisinya berharap DPR membuka akses untuk mendapatkan data-data guna penyelidikan proyek-proyek yang diduga terjadi penyimpangan.

Keinginan KPK untuk mendapatkan akses DPR sebagai tindak lanjut laporan Ketua DPR Marzuki Alie belum lama ini yang melaporkan dugaan penyimpangan proyek-proyek di lembaga legislatif. KPK akan menangani proyek-proyek tersebut yang diawali dari tahun 2011